Kenaikan BBM dan BLT Panaskan Pemilu 2014

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi terhambat isu program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga. Politikus Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, mengatakan secara substansi fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya sudah menyetujui kenaikan harga BBM.

"Isu kenaikan harga BBM sudah selesai. Kecuali PDIP yang memang oposisi, partai-partai sudah sepakat. Namun partai koalisi masih beda sikap soal implementasi program (BLT)," kata Achsanul kepada Tempo, Rabu malam, 21 Maret 2012. “Sekarang urusannya soal pencitraan di mata rakyat.”

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie al-Faraby, menilai kebijakan kenaikan harga BBM dan BLT akan memanaskan konstelasi politik menjelang Pemilu 2014. Sejumlah deal politik di balik keputusan ini akan mempengaruhi tingkat keterpilihan partai politik. “Dari seluruh program pemerintah, tak ada yang efek elektoralnya sedahsyat naik-turunnya harga BBM dan BLT,” kata Adjie.

Menurut jajak pendapat LSI, kata Adjie, kekecewaan publik atas naiknya harga BBM hanya bisa dinetralkan dengan bantuan tunai itu. Survei memperlihatkan 54,27 persen responden menyalahkan Demokrat jika harga BBM naik, tapi 54,36 persen responden menyatakan Demokrat berjasa atas BLT. "Jadi, harga BBM hanya bisa naik dengan paket BLT," kata Adjie.

Menyimak dari pendapat responden itu, kata Adjie, partai anggota koalisi tak akan membiarkan isu kenaikan harga BBM dan kompensasinya dimonopoli pemerintah atau Demokrat.

Achsanul mengakui, dari pengalaman kenaikan harga BBM pada 2005 dan 2008, partainya tetap mendapat simpati rakyat. "Ya, Demokrat memang diuntungkan dengan BLT karena partai pemerintah," kata Achsanul.

Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR itu, partai-partai berharap memperoleh kredit popularitas yang sama dalam soal BLT itu. Makanya, meski sepakat BBM naik, partai-partai lain tak menghendaki pembagian bantuan tunai melalui PT Pos seperti sebelumnya.

Achsanul mengungkapkan, Partai Golkar menginginkan pembagian BLT dilakukan lewat pemerintah daerah. "Mereka punya kepentingan karena memang bupatinya banyak," ujarnya. Adapun Partai Keadilan Sejahtera, ujarnya, meminta agar BLT dibagikan oleh Kementerian Sosial.

Politikus Golkar, Harry Azhar Azis, mengakui mayoritas partai cenderung mendukung kenaikan harga BBM. Meski ada penolakan dari partai oposisi, ia yakin usul itu pasti menang. “Sekarang yang belum sepakat mengenai program BLT,” katanya kemarin.

Namun Harry membantah anggapan bahwa partainya menolak BLT karena alasan pencitraan. “Kami menolak karena hitungan pemerintah salah,” ujarnya. Menurut dia, data keluarga miskin versi Badan Pusat Statistik hanya 7,5 juta, sehingga anggaran BLT cukup Rp 10 triliun, bukan Rp 25,6 triliun seperti diminta pemerintah.

Politikus PKS, Ahmad Rilyadi, membantah tudingan Achsanul. “Kami masih menolak kenaikan BBM, jadi tidak membicarakan BLT,” katanya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemerintah akan tetap menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 pada 1 April 2012 mendatang. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan memberikan BLT.

Bantuan itu akan diberikan kepada sekitar 74-75 juta rakyat miskin atau sekitar 18,5 juta keluarga sebesar Rp 150 ribu selama sembilan bulan. Selain itu, ada beras untuk rakyat miskin selama 14 bulan, subsidi transportasi umum Rp 5 triliun, dan beasiswa Rp 5,9 triliun.