partisiasi masyarakat dalam pilkada menurun

Seminar tentang pemilu digelar KPU dengan Parpol, LSM, Ormas, media massa, Pemantau Pemilu, dan perguruan tinggi Rabu kemarin (16/11) di Jakarta.

Seminar tersebut dimaksudkan untuk memperoleh input dan solusi terhadap kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

Tampil sebagai narasumber adalah DR. Siliwanti (Bappenas); DR. Lukman Hakim Saefudin (Wakil Ketua MPR-RI); serta Mohamad Sobary (Essais).

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilukada, menurut Ketua KPU dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang paling menonjol adalah tingkat trust (kepercayaan) kepada penyelenggara, partai politik dan para calon.

“Sebenarnya ada beberapa faktor lainnya, tapi, menurut saya, ketiga faktor itulah yang paling berpengaruh,” tandas Hafiz Anshary, Seperti dilansir laman KPU.

Senada dengan Hafiz Anshary, DR. Siliwanti mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70,99% (Pemilu Legislatif) dan 72,56% (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni trust terhadap penyelenggara, sikap dan budaya politik, teknis, DPT, sosialisasi, dan administrasi.

Karena itu, pihaknya (Bappenas) telah menyusun kebijakan terkait Pemilu 2014, yang mencakup fasilitasi dan dukungan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, kementerian dalam negeri, kementerian komunikasi dan ininformatika, serta peta tantangan persiapan Pemilu 2014.

Siliwanti juga menyoroti kondisi umum demokrasi di Indonesia. Menurut hasil analisanya, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan tren ke arah yang positif.

“Pada tahun 2009, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah 67,3. Nah, target kita pada tahun 2014 itu, paling tidak, harus mencapai angka 73,” ulasnya..

Sementara itu, Mohammad Sobary, mengusulkan agar KPU memiliki konsultan media yang handal, yang dapat menyusun “manajemen pemberitaan” sehingga dapat membantu pencitraan positif KPU di masyarakat.

“Saya yakin KPU itu bekerja untuk rakyat, jadi KPU harus berani “memberitakan” dirinya. Harus dilawan itu pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Kalau tidak begitu, saya jadi bertanya, apakah pemerintahnya yang salah, atau KPU-nya yang salah menghasilkan pemerintah yang sekarang ini?” katanya.

Pada bagian lain, Endang Sulastri mempertanyakan kepada pemerintah (Bappenas), yang tidak memberikan ruang kepada KPU untuk melakukan pendidikan pemilih.

“Dalam kesempatan ini saya ingin mempertanyakan, mengapa KPU tidak diberikan ruang (anggaran­-red) untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Padahal itu (pendidikan pemilih) kan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Hal ini sudah sering saya sampaikan dalam forum dengan para pembuat kebijakan,” ungkapnya. (c8/lik)